B. LATAR
BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil
minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak di tanah air ini banyak dikelola oleh
perusahaan asing. Pertamina sebagai jargon BUMN dalam pengelolaan minyak bumi
hanya sebagai pajangan dan Pemerintah lebih bernafsu memberikan izin
pengelolaan kepada perusahaan asing. Kondisi ini jelas berseberangan dengan
konsep welfarestate (negara kesejahteraan). Jadi wajar penolakan di berbagai
daerah bukti peringatan keberlangsungan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Demontrasi dan kecaman menjelang kenaikan harga BBM wujud ketidakpuasan
masyarakat terhadap kebijakan yang tidak populis.
Dalam KBBI kata “anomali” berarti ketidaknormalan;
penyimpangan dari normal; kelainan. Terkait kebijakan pemerintah menaikan harga
BBM, melihat adanya ketidaknormalan dalam mengeluarkan kebijakan a quo. Apapun
hasil voting DPR tadi malam, setidaknya ada empat ketidaknormalan seputar
kebijakan yang tidak populis yang hanya berfikir instan tanpa melihat
penderitaan yang akan dialami oleh masyarakat. Pertama, jika kenaikan harga
minyak dunia menjadi alasan pemerintah tidak sanggup membayar subsidi BBM yang
telah dicanangkan APBN merupakan suatu pemikiran sesat. Apabila harga BBM tidak
dinaikan sebenarnya dana subsidi yang ada di APBN tidak akan jebol karena
pendapatan negara dari sektor minyak dan gas (migas), seperti pajak penghasilan
(PPh) migas dan penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA) minyak bumi masih
mencukupi. Ditambah dengan penerimaan lain seperti pajak perdagangan
internasional sebesar Rp 4 triliun dan hasil penghematan anggaran
kementerian/lembaga sebesar Rp 18 triliun dan penerimaan lainnya (kompas.com).
Jika penerimaan negara benar-benar masuk ke kas negara tanpa “dibelokan” ke kas
pejabat dan elit-elit politik, sudah lebih dari cukup untuk membiayai subsidi
BBM sehingga kenaikan harga BBM tidak perlu terjadi.
Kedua kekeliruan penghitungan subsidi BBM.
Berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) ditemukan ketidakwajaran
dalam perhitungan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah sebagai basic argument
untuk menaikkan harga BBM. Berdasarkan harga patokan MOPS (Mean Oil Platt
Singapore) yang didapat dari publikasi harga rerata tahun sebelumnya, jika
harga BBM premium dan solar tidak naik (tetap Rp 4.500 per liter), total beban
subsidi BBM dan LPG adalah sebesar Rp 148,034. Akan tetapi penghitungan
pemerintah cenderung naik sehingga ada alasan untuk menaikkan harga BMM yaitu
beban subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 178 triliun. Artinya ada selisih Rp 30
triliun dari asumsi pemerintah. Begitu juga jika BBM premium dan solar
dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter, total subsidi pemerintah hanya sebesar Rp
68,104 triliun. Sementara pemerintah mengatakan (RAPBN Perubahan 2012) beban
subsidi menjadi Rp 111,74 triliun. Menjadi tanda tanya bagi masyarakat adalah
dengan parameter asumsi dan metode yang sama kenapa hasil perhitungannya
berbeda? Mungkin ada udang dibalik batu terkait ketidakwajaran kebijakan
menaikkan harga BBM.
Ketiga kenaikan harga BBM justru semakin
mensengsarakan rakyat. Belajar dari kenaikan BBM tahun 2005 dan 2008 justru
menimbulkan polemik dan kesengsaraan dalam masyarakat. Akan tetapi Menteri
Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan hal yang kontaradiktif dengan kondisi
yang dialami masyarakat bahwa harga kebutuhan pokok stabil bahkan beberapa
bahan pokok mengalami penurunan terutama beras, gula naik sedikit begitu pula
dengan minyak goreng dan harga-harga lainya masih dalam batas wajar
(republika.co.id 28/3/2012). Aneh bin ajaib, pernyataan ini sungguh jauh dari
normal dan hanya mementingkan kepentingan pejabat saja tanpa melihat rakyatnya
menjerit akibat kebijakan sesat ini. Kenaikan BBM juga akan meningkatkan laju
inflasi. Berdasarkan keterangan Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa
Badan Pusat Statistik (BPS) Djamal bahwa Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar
Rp1.500 per liter bakal menyumbang inflasi hingga 3%. Memandang kenaikan harga
BBM justru berdampak pada peningkatan harga-harga sehingga mendorong laju
inflasi pada level yang cukup tinggi yang dapat memicu gejolak sosial di
masyarakat serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin akibat daya beli
masyarakat makin merosot.
Jumlah masyarakat miskin yang diakui pemerintah per
maret 2011 sebanyak 30,2 juta jiwa, jika kita menggunakan data penerima Raskin
berjumlah diatas 70 juta apalagi kita gunakan data Worl Bank masih diatas 100
juta. Berkaitan dengan program instan pemerintah dalam bentuk Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM) hanya sebagai “pelepas dahaga sesat” karena nilai,
cakupan dan masa pemberiannya sangat terbatas sehingga tidak dapat meredam
dampak kenaikan harga BBM. Belajar dari kisruh Bantuan Langsung Tunai (BLT)
yang pernah direalisasikan SBY disamping menimbulkan chaos ditengah-tengah
masyarakat juga tidak dapat mengurangi angka kemiskinan dan beban hidup
masyarakat. Contoh saja kenaikan harga BBM tahun 2005 mengakibatkan menambah
16% orang miskin. Jika regulasi ini tetap dimuluskan maka kejadian serupa akan
terjadi dan angka kemiskinan semakin melonjak.
Keempat kenaikan harga BBM akan menguntungkan
perusahaan asing. Dalam pradigma neoliberalisme, subsidi BBM harus segera
dihapuskan karena akan menjadi beban negara. Pada pertemuan anggota G20 di
Gyeongju, Korea Selatan terus mendorong negara-negara anggota untuk
menghilangkan subsidi karena dinilai tidak efisien. Langkah-langkah
neoliberalisme ini seakan-akan di patuhi oleh Pemerintah untuk membukan “kran”
seluas-luasnya untuk perusahan asing. Sebut saja UU 22 Tahun 2001 Tentang
Migas, UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan kebijakan lainya. Begitu
juga pengelolaan SDA yang diprioritaskan kepada perusahaan asing. Regulasi
kenaikan harga BBM ini tentunya akan dinikmati oleh perusahaan asing.
C. RUMUSAN
MASALAH
Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditarik
beberapa rumusan masalah yang terjadi akibat kebijakan pemerintah menaikkan
harga BBM. Diantaranya adalah:
Apakah
yang menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM di Indonesia?
Apakah
pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia?
Apakah
pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?
Apakah
pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi politik rakyat Indonesia?
Apakah
pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Apakah
pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi kesehatan rakyat Indonesia?
Kebijakan
apa yang harus diambil pemerintah agar kenaikan BBM tidak menjadikan rakyatnya
semakin miskin/ menderita?
D.
PEMBAHASAN
Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di paparkan
melalui jawaban dibawah ini:
1. Apakah yang menjadi acuan pemerintah untuk
meningkatkan harga BBM di Indonesia?
Duduk permasalahan terkait rencana kenaikan harga
BBM ini sudah cukup jelas, yaitu terus meningkatnya harga minyak internasional.
Asumsi harga minyak pada UU APBN 2012 adalah USD 90/barel, sementara harga
WTIcrude oil per 27 Maret kemarin sudah melonjak hingga sekitar USD 107/barel.
Hal ini berdampak pada peningkatan beban untuk subsidi pada fostur APBN, yang
menurut pemerintah, dapat meningkatkan defisit anggaran sebesar 1% dari 2.2%
menjadi 3.2%. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan dana tambahan
untuk menambal defisit tersebut, yang pastinya akan dibiayai oleh utang.
Terkait kenaikan harga minyak dunia tersebut, pada pembahasan APBN-P 2012
pemerintah juga hendak menaikkan asumsi harga minyak menjadi USD 105/barel.
2. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi
perekonomian rakyat Indonesia?
Ketika kebijakan sudah diambil, maka akan
mempengarui beberapa aspek di dalamnya, meskipun hanya sedikit. Akan tetapi
perekonomian rakyat Indonesia yang tergolong di dominasi menengah kebawah, akan
merasakan pengaruh yang sangat tinngi. Dimana BBM merupakan salah satu banah
utama untuk mata pencaharian mereka, jika BBM naik maka sejumlah barang- barang
kebutuhan pokok pun juga akan meningkat.
Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak pada
menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi
dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan
masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan
pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi
golongan ini. Setidaknya dalam jangka
pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu
dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga
mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke negara lain.
Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.
3. Apakah
pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?
Kemudian terkait dengan dampak sosial adalah adanya
anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan kepentingan kelompok asing dan
golongan kaya yang hanya mencari keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini
terabaikan seperti fasilitas jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah
banyak yang rusak, belum lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak dikelola
mengancam kesehatan. Lambannya peran Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan
menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga
nantinya akan menjadi tidak optimal secara keseluruhannya. Ditinjau secara
menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di kota dan daerah berbeda sehingga peran
Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat bersinergi dengan kondisi sosial
yang nampak saat ini.
4. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi
politik rakyat Indonesia?
Dalam kehidupan politik yang sedang berkembang di
masyarakat saat ini dilihat sebagai proses berjalannya demokrasi yang pluralis
dengan beragamnya budaya dan suku telah membuat proses demokrasi di Indonesia
dinilai sebagai suatu keberhasilan, namun masih terkendala dengan akses
informasi yang memadai dan transparansi kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah
masih kurang memuaskan karena begitu banyaknya pejabat di Pemerintahan yang
terjerat perkara hukum seperti korupsi, suap, dan kasus pidana lainnya.
Pendapat publik terhadap kebijakan Pemerintah di DPR juga masih kurang
memuaskan dengan masih banyaknya skandal anggota dewan yang terkait dengan
korupsi, suap, bahkan opini publik banyak juga yang memberikan anggapan bahwa
lembaga ini seolah tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi telah menjadi mesin
politik partai untuk meraih simpati rakyat guna pemilu selanjutnya namun tidak
sedikit pula anggapan yang menilai bahwa anggota DPR adalah orang-orang yang
cerdas, berintegritas dan akuntabel yang akan menjadi ‘pioneer’ untuk melakukan
perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan Negara Indonesia.
5. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi
pendidikan rakyat Indonesia?
Biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas
dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi
rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan
dan harga yang semakin tidak terjangkau. Fasilitas sekolah yang terbatas dan
bangunan yang rusak juga masih banyak. Belum lagi di beberapa daerah jumlah
sekolah tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan
memberikan dana BOS adalah sudah tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu
diprioritaskan pada pembangunan sekolah, fasilitas sekolah dan beasiswa
pendidikan tinggi bagi anak yang berprestasi. SDM berpendidikan adalah
investasi bangsa Indonesia kedepannya.
Pemerintah semestinya menyiapkan perencanaan jangka
panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia sehingga bisa di latih mencapai
tujuan tertentu. Seperti contohnya kalau ingin membuat mobil maka kirimlah
orang dalam jumlah tertentu untuk belajar ke Negara maju. Selanjutnya setelah
selesai pendidikan mereka diberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuanya
hingga mampu membuat pabrik sendiri. Dengan demikian maka tidak akan rugi
mengirim orang belajar. Kenyataanya dari tahun 1970, program beasiswa seperti
ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga ahli yang sudah datang tidak
diberdayakan dengan baik.
6. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi
kesehatan rakyat Indonesia?
Sektor kesehatan akan terkena dampaknya dimana biaya
kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit.
Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi sanitasi
lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya kejadian gizi kurang dan gizi buruk
akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah
selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga memberikan pembinaan
kesehatan pada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan
masyarakat harus dikembalikan peranan utamanya dala upaya pencegahan penyakit.
Merevitalisasi program posyandu dalam membina kesehatan masyarakat dan
mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.
7. Apakah pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi
pendidikan rakyat Indonesia?
Dampak dari kenaikan BBM melalui kebijakan
Pemerintah yang telah diantisipasi lebih dulu selain aspek sosial dan ekonomi
juga dalam aspek politik yang dinilai akan menjadi pemicu aksi demonstrasi dari
kalangan Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, bahkan dari kalangan pengamat
ekonomi dan politik di berbagai tingkat masyarakat juga di lembaga dewan wakil
rakyat. Dalam hal ini Pemerintah telah lebih dulu memberikan perhatiannya
dengan penjelasan beserta alasan mengenai rencana kenaikan BBM pada 1 April
2012 nanti, bahwa kenaikan BBM ini terkait dengan situasi global tepatnya kian
memanasnya konflik politik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan sekutunya
terhadap Republik Islam Iran sehingga lalu lintas perdagangan minyak dikawasan
tersebut tepatnya selat Hormuz ditutup telah membuat harga minyak dunia naik.
Pemerintah telah mensinyalir akan adanya penolakan dari berbagai lapisan
masyarakat perihal kenaikan BBM ini dan mempersilahkan melakukan aksi penolakan
namun himbauan Pemerintah agar tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu
kepentingan umum seperti perusakan bahkan tindakan anarkis lainnya yang dapat
menciderai kehidupan demokrasi.
Partai Demokrat yang saat ini sedang menjadi partai
Pemerintah mengkhawatirkan adanya aksi unjuk rasa terkait masalah kenaikan BBM
ini akan menjadi pemicu untuk menggulingkan SBY-Boediono dengan cara-cara
inkonstitusional namun begitu berbagai kalangan nampaknya tidak akan
menggunakan isu kenaikan BBM ini sebagai isu politik yang justru eskalasi
penolakannya akan lebih berbahaya dibandingkan isu kenaikan BBM. Padahal
seharusnya Pemerintah dapat lebih mengedapankan opsi-opsi bagi kepentingan
rakyat secara luas sehingga tidak menimbulkan pro-kontra diberbagai tingkatan
masyarakat, karena kebutuhan hidup masyarakat saat ini saja sudah sulit
ditambah akan naiknya harga BBM maka rakyat yang miskin akan tambah miskin dan
rakyat yang kaya akan tetap kaya.
Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam
yang dapat dijadikan bahan bakar seharusnya Pemerintah fokus pada bagaimana
mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut sehingga persediaan energi
dapat terbarukan dan dapat menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
Selama ini Pemerintah hanya fokus pada politik ditingkat pusat dengan isu
demokrasi berkeadilan tetapi selama itu pula proses hukum di negeri ini banyak
yang terabaikan dan pembangunan infrastruktur yang tidak optimal. Seolah
kebijakan yang dibuat hanya untuk formalitas sebagai pembuat kebijakan yang
hasil akhirnya justru soal berapa banyak perolehan hasil pemilu mendatang untuk
mempertahankan suara pemilihan atau mungkin juga soal kebijakan ekonomi yang
pro kepada pihak asing sehingga aspek sosial dan ekonomi rakyat menjadi
terabaikan, terakhir ini terkait isu paham neo-liberal yang telah banyak
mendapat sorotan dari berbagai pihak sebagai kapitalisme gaya baru dengan pasar
bebasnya yang masih tetap mengabaikan kemiskinan dan pengangguran juga krisis
ekonomi yang hanya dinilai sebagai komplemen dalam paham ekonomi kapitalisme.
Aspek hukum yang saat ini menjadi kontroversi
mengenai soal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang
Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam
KUHP khususnya kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian
ringan), 373 (penipuan ringan), 379 (penggelapan ringan), 384, 407, dan 482
KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp2,5 juta atau mengalami kenaikan sebesar
10.000 kali lipat. Tetapi ini tidak terkait dengan perihal kenaikan BBM namun
cukup menjadi perhatian di kalangan praktisi hukum yang menilai Perma ini
terlalu terburu-buru sehingga dikuatirkan akan menimbulkan masalah baru.
Selain hal diatas, pemerintah juga dapat melakukan
perbaikan- perbaikan seperti: Pertama
memperbaiki fasilitas transportasi umum. Mayoritas masyarakat Indonesia
menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal ini tak
pelak mengakibatkan konsumsi BBM melonjak. Pengurangan penggunaan kendaraan
pribadi akan mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Namun, sayangnya hingga
saat ini tidak ada transportasi umum yang cukup nyaman sehingga masyarakat
beralih ke kendaraan pribadi. Mudahnya memperoleh kendaraan dan pajak barah
mewah yang murah menjadikan para pejabat atau masyarakat menengah ke atas untuk
memiliki kendaraan pribadi. Perlunya pengaturan kendaraan pribadi seperti di
Jepang dapat mengurangi pemakaian BBM dan sarana angkutan umum dapat menjadi
pilihan masyarakat.
Kedua Pemerintah harus melakukan efisiensi pada
berbagai lini/pos pengguna APBN terutama biaya operasional dan belanja negara
serta sarana prasarana pejabat yang dinilai terlalu mewah.
Ketiga menekan penguasaan migas oleh asing dan
mengembalikannya ke dalam pengelolaan negara sesuai dengan amanatkan pasal 3
ayat (3) UUD 1945. Saat ini pihak asing sudah mengendalikan produksi dan
penjualan minyak dari hulu hingga hilir, setidaknya 89% migas dikuasai oleh
asing (Tribun Jabar, 24/3/2012). Kondisi ini diperparah dengan izin pengelolaan
sumur-sumur minyak seperti Blok cepu
yang dikendalikan oleh Exxon Mobil selama 30 tahun kedepan. Begitu juga sumur
minyak yang tersebar di tanah air hampir semuanya dikendalikan oleh asing.
Walupun dulu mantan Dirut Pertamina Wydia Purnama pernah menentang kepemilikan
asing dan mengatakan pertamina sanggup untuk mengelolanya namun naluri
pemerintah untuk menggadaikan asset negara ini pada asing semakin kuat alhasil
Wydia Purnama “disingkirkan” dari posisinya karena dinilai tidak mendukung
kebijakan pemerintah.
Jika minyak bumi dikelola oleh BUMN maka keuntungan
akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan yang dominan oleh asing
menandakan negara gagal dalam memanfaatkan SDA yang ada. Kenaikan harga BMM
jelas tidak mensejahterakan rakyat, seharusnya pemerintah memikirkan solusi
cerdas seperti negara penghasil minyak lainnya yang mengelola minyaknya dengan
baik dan menjualnya lebih murah di dalam negeri. Sebut saja harga bensin di
Arab Saudi Rp 1.068,Bahrain Rp 2.403,
Kuwait Rp 1.689, Iran Rp 979, Mesir Rp 2.848, Nigeria Rp 890, Qatar Rp. 1.958,
Turmekistan Rp 750, bahkan Venezuela menjual hanya Rp 495. Bayangkan negara
penghasil minyak sendiri tapi harga BBM melambung tidak sesuai dengan ekonomi
masyarakat,
Keempat hal penting yang perlu dilakukan pemerintah
adalah mengoptimalkan upaya pemberantasan KKN. Praktek KKN sudah menjadi
penyakit yang akut. Survei TII tahun 2011 menempatkan Indonesia negara terkorup
ke 4 di dunia. Sungguh prestasi yang menyakitkan, oleh karena itu sudah saatnya
hukuman mati dan pemiskinan bagi koruptor tanpa tanpa tebang pilih. Jika KKN di
negeri yang kaya akan SDA ini teratasi penulis yakin masyakat akan sejahtera
dan tidak akan ada gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
8.
SIMPULAN DAN SARAN
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang
positif, karena dapat meningkatkan infrastuktur, perekonomian rakyat,
penjaminan kesehatan, pendidikan rakyat. Inilah yang menjadi PR penting bagi
pemerintah dalam upaya peningkatan kesejah teraan rakyat Indonesia, melalui
pengawasan-pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum yang dipilih rakyat untuk
duduk dikursi pemerintahan.
Akan tetapi hal ini bisa menjadi negative minimnya
informassi masyarakat terkait tujuan
pemerintah mengambil kebijakan tersebut, dan masih banyaknya ppihak yang pro
dan kontra terhadap pengambilan keputusan tersebut. Hal ini yang akan
menjadikan kerusuhan dan kekacauan di lingkungan social, politik bahkan dari
pendidikanpun juga akan berpengaruh.
Dalam mengatasi kenaikan harga BBM pemerintah pasti
memiliki tujuan yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sebagai
masyarakat harus mendukung penuh terhadap rencana-rencana yang dilakukan oleh
pemerintah. Dan pemerintah juga harus lebih tanggap dalam menghadapi masalah
yang ada di dalam negeri khususnya, sehingga masyarakat aman, tenteram, makmur
dan berbhineka tunggal ika.
DAFTAR PUSTAKA
http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1731
http://www.yousaytoo.com/dampak-kebijakan-pemerintah-terkait-dengan-kenaikan-bbm/1999195
http://purnamabagus.blogspot.co.nz/2012/03/pengaruh-kenaikan-bbm-pada-ekonomi.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar